Nota Kesepakatan Untuk Integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

*Belum Satu Tahun Jabat Bupati Muba Berhasil Turunkan Kemiskinan Satu Digit*

PALEMBANG – Pemerintah kabupaten Muba secara resmi telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan / MoU Dengan kepala BPS muba Trio Wira Dharma , yang disaksikan langsung oleh Gubernur Sumsel Dr.H. Herman Deru dan kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti yang berlangsung khidmat di Griya Agung Palembang pada Jumat (12/9/2025).

Momen ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Bumi Sriwijaya.

Dihadiri semua bupati dan walikota serta kepala BPS serta jajaran pejabat tinggi lainnya Se-Sumatera Selatan, termasuk Bupati Musi Banyuasin (Muba), H. M. Toha Tohet, S.H.

Turut mendampingi pejabat dari Pemerintah Kabupaten Muba, antara lain , Sekretaris Daerah, Dr. Drs. H. Apriyadi, M.Si., Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Drs. M. Thabrani Rizki, M.Si., dan Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Haryadi, S.E., M.Si., Asisten I, Ardiansyah, S.E., M.M., Ph.D., CMA., Kepala Bappeda, H. Mursalin, S.E., M.M., Kepala Disnakertrans, Herryandi Sinulingga, A.P., Kepala DPMD, H. Ali Badri, S.T., M.T., Plt. Kepala Dinsos, Deny, S.H., M.Si., dan Plt. Kepala Dinkominfo, Daud Amri, S.H. Kabag Kerjasama, Dicky Meiriando, S.STP., M.H., CACP., Kabag Perekonomian, Muhammad Aswin, S.STP., M.M., Kabag Prokopim, Kabag Kesra, Herianto, S.Pd.I., M.Si.

Gubernur Herman Deru, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran lengkap seluruh kepala daerah dan jajaran BPS. Ia menyoroti pentingnya data sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. "Jangan pernah menjalankan program tanpa data," tegasnya.

Gubernur juga membeberkan bahwa selama ini, permasalahan data yang terpisah dan kurang akurat telah menghambat laju pembangunan. "Dengan adanya kegiatan ini, kita memiliki satu standar data untuk memulai, mempercepat, dan mengalihkan program secara akurat," tambah Herman Deru

Herman Deru juga memaparkan keberhasilan pemprov Sumsel dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,15% pada Maret 2025, turun 0,82% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa dengan data yang tepat, program intervensi bisa lebih efektif. Ia pun mengajak seluruh Bupati/Walikota untuk proaktif dalam memutakhirkan data agar percepatan pembangunan dapat dicapai secara tepat dan terarah, sejalan dengan visi "Sumatera Selatan Maju Terus untuk Semua."

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam pidatonya, menyoroti potensi besar Sumsel yang kaya sumber daya alam namun menghadapi tantangan serius. Ia memaparkan adanya kesenjangan pendapatan antar-kabupaten kota.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Sumsel secara keseluruhan berada di atas rata-rata nasional.

Amalia juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan. Meskipun tingkat pengangguran Sumsel rendah (3,89%), sebagian besar pekerja masih berada di sektor informal. Selain itu, bonus demografi Sumsel yang diperkirakan berakhir pada 2042 bisa berubah menjadi beban jika angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya data yang akurat untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendorong industrialisasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengentaskan kemiskinan secara terarah.

Terpisah, Bupati Muba HM Toha Tohet ,SH, menyampaikan bahwa kabupaten Musi Banyuasin (Muba) telah mencatat sejarah baru dengan berhasil menurunkan angka kemiskinan ke level satu digit pada tahun 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin turun dari sebelumnya 12,88 persen menjadi 9,97 persen.

Pertumbuhan ekonomi Muba pada triwulan I 2025 tercatat positif, sementara inflasi tetap terkendali sepanjang 2024–2025. Selain program intervensi yang masif, kondisi ekonomi makro yang stabil juga ikut mempercepat penurunan angka kemiskinan.

" Alhamdulillah, capaian Muba ini sekaligus mematahkan stigma Muba yang selama lebih dari 20 tahun kerap disebut sebagai salah satu daerah termiskin di Sumatera Selatan. Kini untuk pertama kalinya, persentase penduduk miskin di Muba lebih rendah dibanding rata-rata kemiskinan provinsi. " Penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari komitmen perangkat daerah yang konsisten dan kerja keras menjalankan berbagai program intervensi ." jelas Toha

Kepala BPS Muba, Trio Wira Dharma, menyatakan bahwa berdasar data sepanjang 2025 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 19.333 jiwa atau sekitar 2,91 persen poin. “Penurunan ini tentu tak lepas dari kolaborasi dan sinergitas seluruh OPD terkait dalam memandang bahwa data sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Dan capaian ini merupakan yang terbesar kedua di Pulau Sumatera dan kedelapan secara nasional,” ungkap Trio.