Rakor Inflasi Mendagri Soroti Kesenjangan Inflasi Daerah

Sekayu—Rapat Koordinasi (Rakor) membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2025 dan digelar secara virtual di Ruang Rapat Randik Kantor Sekretariat Pemda Muba, Selasa (04/11/2025). Rakor yang dipimpin oleh Bupati Muba H.M. Toha Tohet, S.H diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Alva Elan, S.ST., M.PSDA., menyoroti kondisi inflasi nasional yang terkendali namun sangat bervariasi di tingkat daerah.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kabag Perekonomian Muhammad Aswin, S.STP., MM, serta para perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan, dan Bagian Setda Muba.

Dalam rakor tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam arahannya menggarisbawahi bahwa inflasi tahunan Indonesia per Oktober 2025 berada di angka 2,86%. Pendorong utamanya adalah sektor pangan (Volatile Goods), khususnya komoditas Beras, Daging Ayam Ras, dan Cabai Rawit.

Meskipun angka nasional terkendali, Mendagri menekankan adanya disparitas signifikan di tingkat provinsi. Data menunjukkan 10 provinsi memiliki inflasi jauh di atas rata-rata—dengan Riau mencatat tertinggi 4,97%—sementara wilayah lain justru sangat rendah. Mendagri memberikan peringatan keras agar Pemda segera mengidentifikasi dan mengendalikan komoditas pangan yang bergejolak di wilayah masing-masing untuk menjaga stabilitas harga.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa inflasi bulanan Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,28 persen, yang merupakan angka tertinggi sejak 2021. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan pada seluruh komponen harga, di mana komponen Inti menjadi penyumbang andil terbesar (0,25%) utamanya dari Emas Perhiasan dan biaya pendidikan.

Komoditas makanan penyumbang inflasi utama lainnya adalah Cabai Merah dan Telur Ayam Ras. Secara kewilayahan, 26 provinsi mengalami inflasi, dengan Banten (0,57%) mencatat inflasi tertinggi.

Sementara itu Kantor Staf Presiden melaporkan Hasil Pemantauan Harga Pangan Strategis per 31 Oktober 2025 didominasi oleh kondisi Waspada dan Tidak Aman dengan disparitas harga yang tinggi antar daerah. Komoditas yang harganya jauh di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) dan berstatus TIDAK AMAN meliputi Minyakita (Rp17.900,00/liter) dan Jagung Tingkat Peternak (Rp6.740,00/kg).

Ironisnya, Ayam Ras Pedaging Hidup (Livebird) juga berstatus Tidak Aman karena harganya (Rp22.175,00/kg) terlalu lama di bawah HAP, yang mengindikasikan kerugian produsen. Kelompok cabai menunjukkan disparitas harga yang sangat tinggi, mencapai hampir 38% untuk Cabai Merah Keriting.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam rakor tersebut juga menyoroti ketahanan pangan beras. Proyeksi BPS per September 2025 memperkirakan total produksi beras tahunan 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, meningkat signifikan sebesar 13,54% dibandingkan 2024. Optimisme ini, bagaimanapun, dibarengi dengan tantangan serius kenaikan harga di 51 kabupaten/kota dan masalah kualitas beras premium dengan tingginya persentase beras patah, yang diperkirakan menimbulkan kerugian konsumen mencapai Rp 10 triliun.

Perum BULOG juga melaporkan realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025 telah mencapai 3.042.102 Ton setara beras. Total stok beras yang dimiliki BULOG saat ini mencapai 3.916.953 Ton, mayoritas adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang siap didistribusikan.

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan BULOG, Epi Sulandari, menyatakan upaya Stabilisasi Harga Pangan (SPHP) terus dilakukan, dengan realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 577.329.907 Ton. Menanggapi lonjakan harga, BULOG telah membentuk SP Tim Khusus untuk memonitor, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan penyaluran SPHP terus dilakukan hingga tingkat pengecer.